SUDAH SAATNYA PAHAE SATU DAPEM PADA PEMILU 2009
'Luat Pahae' di kalangan orang Batak khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara telah cukup dikenal. Baik dari segi potensi alam maupun potensi sumber daya manusianya.
Alhir-akhir ini Luat Pahae mempunyai potensi ekonomi yang bersumber dari alamnya, dimana saat ini mempunyai komoditas unggulan Kakao dan Durian yang khas. Sedangkan, dari sisi SDM, Luat Pahae telah banyak melahirkan Putra Terbaik Batak yang telah banyak berkiprah di ajang Nasional. Misalnya Ir. Bastian Sitompul, Ruhut Sitompul, SH., Mayjend. Josua Sitompul, 'Olo Panggabean', Capt. (CPM) Pagar Tambunan, Kol. (Purn) Mangapon Harianja, dr. Hulman Sitompul, SPOG., Hotma Sitompul, SH., dan masih banyak lagi Putra Luat Pahae yang telah berhasil.
Sayangnya, selama perjalanan Demokrasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan sejak tahun 1945 dan khususnya setelah bergulirnya Masa Reformasi sejak tahun 1998, praktis Luat Pahae tidak terwakili oleh Putra Pahae yang dapat duduk di Kursi Dewan (DPRD).
Padahal, dilihat dari jumlah penduduk Luat Pahae, seharusnya Putra Pahae yang dapat duduk di DPRD bisa mencapai 5 (lima) orang.
Kenyataannya ' hal itu tidak terwujud’.
Kenapa ??
Pada saat ini, Partai-partai kontestan Pemilu rata-rata 'dikuasai' oleh orang yang berasal dari luar Luat Pahae. Hal ini menyebabkan, suara yang dihimpun para Caleg yang berasal dari Luat Pahae disedot oleh figur-figur dari luar Luat Pahae. Padahal, kenyataanya Caleg yang Putra Pahae dapat mendulang suara yang begitu besar tetapi tidak mencapai kuota, misalnya Caleg tahun 2004 'Marudut Gultom' merupakan salah satu pengumpul suara terbanyak di Kab. Tapanuli Utara yang dengan tragisnya tidak bisa duduk di DPRD karena No Urut yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, Luat Pahae menjadi 'Lumbung Suara' untuk memenuhi kuota kursi di DPRD. Memang satu sisi, hal ini terjadi karena pengaruh 'Daerah Pemilihan'Luat Pahae satu dengan 'Tarutung' yang merupakan ibukota Kab. Tapanuli Utara yang otomatis merupakan tempat bernaungnya para Elite Parpol yang ada di Kab. Tapanuli Utara. Sehingga mengakibatkan para elite tersebut mendapat jatah tempat/urutan yang lebih baik (rata-rata urutan I).
Dampak yang dialami Luat Pahae, mengakibatkan Pasca Pemilu DPR, Anggota terpilih yang nota bene berasal dari luar Luat Pahae seakan lebih memperhatikan daerah asalnya, bukannya memperhatikan Luat Pahae yang merupakan Lumbung Suara yang telah mendudukkannya di DPRD. Hal ini berakibat, lambatnya perkembangan Infrastruktur dan Ekonomi di Luat Pahae.
Untuk itu, demi terciptanya percepatan perkembangan Sektor Ekonomi, Politik, Pendidikan dan lain-lain, sudah saatnya Luat Pahae harus diwakili oleh Putra Pahae yang akan didudukkan di DPRD. Dengan alasan, apabila Putra Pahae yang duduk di DPRD, maka secara otomatis dan didasari tanggung jawab moril, Putra Pahae tersebut akan lebih fokus untuk memperhatikan daerah asalnya yang juga merupakan 'Lumbung Suara' yang mendudukkannya di DPRD.
Untuk itu, sudah saatnyalah Masyarakat Pahae bersatu untuk berjuang demi terwujudnya 'Luat Pahae' menjadi satu Dapem. Dan juga 'KPUD' harus dapat memahami kondisi yang dialami Luat Pahae untuk dapat menetapkan Luat Pahae menjadi satu Dapem demi terwujudnya Luat Pahae yang lebih baik.
HORAS.
'M.P. SITOMPUL, SE.'
Alhir-akhir ini Luat Pahae mempunyai potensi ekonomi yang bersumber dari alamnya, dimana saat ini mempunyai komoditas unggulan Kakao dan Durian yang khas. Sedangkan, dari sisi SDM, Luat Pahae telah banyak melahirkan Putra Terbaik Batak yang telah banyak berkiprah di ajang Nasional. Misalnya Ir. Bastian Sitompul, Ruhut Sitompul, SH., Mayjend. Josua Sitompul, 'Olo Panggabean', Capt. (CPM) Pagar Tambunan, Kol. (Purn) Mangapon Harianja, dr. Hulman Sitompul, SPOG., Hotma Sitompul, SH., dan masih banyak lagi Putra Luat Pahae yang telah berhasil.
Sayangnya, selama perjalanan Demokrasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan sejak tahun 1945 dan khususnya setelah bergulirnya Masa Reformasi sejak tahun 1998, praktis Luat Pahae tidak terwakili oleh Putra Pahae yang dapat duduk di Kursi Dewan (DPRD).
Padahal, dilihat dari jumlah penduduk Luat Pahae, seharusnya Putra Pahae yang dapat duduk di DPRD bisa mencapai 5 (lima) orang.
Kenyataannya ' hal itu tidak terwujud’.
Kenapa ??
Pada saat ini, Partai-partai kontestan Pemilu rata-rata 'dikuasai' oleh orang yang berasal dari luar Luat Pahae. Hal ini menyebabkan, suara yang dihimpun para Caleg yang berasal dari Luat Pahae disedot oleh figur-figur dari luar Luat Pahae. Padahal, kenyataanya Caleg yang Putra Pahae dapat mendulang suara yang begitu besar tetapi tidak mencapai kuota, misalnya Caleg tahun 2004 'Marudut Gultom' merupakan salah satu pengumpul suara terbanyak di Kab. Tapanuli Utara yang dengan tragisnya tidak bisa duduk di DPRD karena No Urut yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, Luat Pahae menjadi 'Lumbung Suara' untuk memenuhi kuota kursi di DPRD. Memang satu sisi, hal ini terjadi karena pengaruh 'Daerah Pemilihan'Luat Pahae satu dengan 'Tarutung' yang merupakan ibukota Kab. Tapanuli Utara yang otomatis merupakan tempat bernaungnya para Elite Parpol yang ada di Kab. Tapanuli Utara. Sehingga mengakibatkan para elite tersebut mendapat jatah tempat/urutan yang lebih baik (rata-rata urutan I).
Dampak yang dialami Luat Pahae, mengakibatkan Pasca Pemilu DPR, Anggota terpilih yang nota bene berasal dari luar Luat Pahae seakan lebih memperhatikan daerah asalnya, bukannya memperhatikan Luat Pahae yang merupakan Lumbung Suara yang telah mendudukkannya di DPRD. Hal ini berakibat, lambatnya perkembangan Infrastruktur dan Ekonomi di Luat Pahae.
Untuk itu, demi terciptanya percepatan perkembangan Sektor Ekonomi, Politik, Pendidikan dan lain-lain, sudah saatnya Luat Pahae harus diwakili oleh Putra Pahae yang akan didudukkan di DPRD. Dengan alasan, apabila Putra Pahae yang duduk di DPRD, maka secara otomatis dan didasari tanggung jawab moril, Putra Pahae tersebut akan lebih fokus untuk memperhatikan daerah asalnya yang juga merupakan 'Lumbung Suara' yang mendudukkannya di DPRD.
Untuk itu, sudah saatnyalah Masyarakat Pahae bersatu untuk berjuang demi terwujudnya 'Luat Pahae' menjadi satu Dapem. Dan juga 'KPUD' harus dapat memahami kondisi yang dialami Luat Pahae untuk dapat menetapkan Luat Pahae menjadi satu Dapem demi terwujudnya Luat Pahae yang lebih baik.
HORAS.
'M.P. SITOMPUL, SE.'
horas ma hita sude putra/i pahae
BalasHapusDPP Persatuan Luat Pahae Indonesia
BalasHapusSuksesi Pilkada Taput Bermartabat
Medan, Batak Pos
Menjaga Pilkada Taput dengan memperkuat rakyat wajib kita lakukan dengan melumpuhkan para perencana dan pelaku kriminalisasi demokrasi. Sepanjang pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 kita telah saksikan banyaknya penyimpangan dari nilai peradaban, nilai demokrasi maupun hukum.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia, Dr Hulman Sitompul kepada wartawan, Rabu (22/10) di Hotel Menara Lexus Jalan Sisingamangaraja Medan. Dalam temu pers yang juga dihadiri pengurus DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia (PLPI) lainnya, seperti Guru Besar Pendidikan dari Unimed Prof.Dr.Harun Sitompul, MPd, Dosen Sosiologi Politik yang juga Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS) Shohibul Anshor Siregar, Praktisi Hukum Lamsiang Sitompul SH, Drs Huminsa Sitompul, ST Supratman Sitompul, Marali Pasaribu SH, Manahara Sitompul SE, Bater Aritonang, Mangatur Tarihoran Spd, Gosner Sitompul dan beberapa Mahasiswa asal Pahae lainnya.
Menurut pendataan yang dilakukan PLPI, bukan hanya hak-hak rakyat dirampas secara sengaja dengan tak mengikutkannya sebagai pemilih. Bahkan lebih, yaitu pembodohan atau bahkan lebih tepat disebut penghinaan terhadap rakyat juga terjadi, dengan modus money politic yang amat kasar; dan yang paling menggusarkan hati kita, di daerah tertentu mayoritas rakyat sebetulnya sudah memberikan pilihan kepada pasangan kandidat tertentu, tetapi yang kemudian dilantik menjadi kepala daerah adalah pasangan kandidat lain. "kondisi itu tidak boleh terjadi dalam Pilkada Tapanuli Utara," kata Hulman Sitompul sambil menghimbau partisipasi masyarakat luas.
"Perkuatan rakyat itu amat penting kita lakukan. Karena rakyatlah yang akan menjadi hakim yang menentukan nasib Tapanuli Utara paling tidak untuk lima tahun kedepan. Rakyat yang kuatlah yang sanggup melakukan penolakan dan bahkan perlawanan terhadap semua rencana jahat yang ingin memaksakan diri menjadi penguasa dengan melakukan kriminalisasi demokrasi," tambah Hulman.
Kriminalisasi demokrasi itu sendiri hanya akan dilakukan oleh para penjahat yang berpura-pura baik, yang boleh kita sebut SI BOLIS NA BURJU (iblis yang berpura-pura sebagai orang baik). Ia gentayangan dalam institusi maupun proses politik kita.
DUKUNGAN UNTUK SALUT
Berdasarkan analisis SWOT terhadap semua pasangan yang bersaing dalam Pilkada Tapanuli Utara 2008, dan pertimbangan kemaslahatan Tapanuli Utara paling tidak untuk 5 tahun ke depan, serta proyeksi tingkat dukungan politik terhadap gagasan perwujudan Provinsi Tapanuli, DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan untuk SALUT bernomor urut 4. Dukungan ini bukanlah sesuatu sikap membabibuta, tukas Dr.Hulman Sitompul. Di antara faktor penting yang menjadi alasan pemberian dukungan politik terhadap SALUT ialah Komitmen politik yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.
Pertama, SALUT telah menyatakan dengan sungguh-sungguh komitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan paradigma patuh kepada Tuhan dan setia kepada rakyat. Jika orang sudah takut pada Tuhan dan setia kepada rakyat, tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya KKN. Moralitas itu akan menjadi dasar untuk pembentukan Good Governance dan Clean Government. Berdasarkan SWOT analysis yang objektif, SALUT tidak akan membawa masalah, justru akan menjadi pemicu kemajuan Tapanuli Utara.
Kedua, Komitmen membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan parameter terukur. Ekonomi kerakyatan tidak boleh sekedar retorika, tetapi harus jelas diimplementasikan dalam struktur anggaran APBD.
Ketiga, untuk mendongkrak dan mempercepat pengembangan SDM di Tapanuli Utara selaku daerah yang dikenal sebagai Peta Kemiskinan itu, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total ABPD harus dijamin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hanya pemerintahan yang kurang cerdaslah yang tidak mau tunduk kepada kemauan imperatif UUD Negara Republik Indonesia ini. Disadari bahwa kalangan parpol akan banyak yang menentang strategi yang diperintahkan oleh konstitusi ini. Namun Dr.Hulman Sitompul merasa yakin, dengan diplomasi politik semua parpol yang kurang faham itu dapat diberi pengertian, jika tidak mereka harus siap-siap menerima resiko pembelasan rakyat tak terpilih pada pemilu 2009 nanti.
Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dengan memberdayakan puskesmas dengan melengkapi peralatan standar rawat inap dan penempatan dokter yang berdedikasi. Mungkin tidak semua puskesmas harus ditingkatkan kemampuannya menjadi rawat inap, tetapi dengan pemetaan wilayah maka dalam zona tertentu harus diwujudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan penting ini. Bayangkan jalan dan jembatan rusak parah, menempuh perjalanan panjang untuk seseorang penderita sakit akan menambah resiko kesakitan jika jarak ketersediaan pelayanan begitu jauh dari pemukiman penduduk.
Kelima, memperjuangkan perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dll). Satu dan lain pusat pertumbuhan ekonomi dibebaskan dari isolasi. Barang-barang publik yang menjadi triger bagi kemajuan masyarakat wajib menjadi prioritas. Rakyat tidak perlu dimamah seperti pesakitan sebagaimana program BLT yang memposisikan rakyat sebagai "tangan di bawah". Dengan infrastruktur yang baik akan terjadi multiflier effect yang besar dalam kurun waktu singkat. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur tidak boleh disepelekan dan jangan ada oknum pemerintahan yang mengkorup dana untuk itu. Dosanya amat besar.
Keenam, komitmen pelestarian lingkungan dan kewajiban menghapuskan konspirasi politik dalam penyelesaian masalah pidana menyangkut kehutanan dan lingkungan. Kerusakan hutan dan lingkungan hidup sudah begitu parah, dan tidak ada program preventif dan tindakan perlawanan yang benar-benar dapat mengurangi aktivitas perusakan. Konspirasi yang berbahaya selalu terjadi, dan itu harus dihabisi demi anak cucu.
Ketujuh, komitmen melancarkan perang baru terhadap KKN dengan mengawali pembuatan peta korupsi lokal. Dalam pembuatan peta korupsi lokal itu wajib dilibatkan para stakeholder (pemangku kepentingan) mewakili institusi pendidikan tinggi, keagamaan, LSM, Kepolisian, Yudikatif dan Legislatif. Korupsi akan semakin besar dengan pola pemberantasan tebang pilih, sebagaimana terkenal dalam agenda politik Indonesia mutakhir. Dari berbagai pengalaman kita menyimpulkan, jika tidak ada komitmen pemimpin tertinggi di suatu kawasan, pemberantasan KKN hanya akan bergulir sebatas wacana pembodohan. SALUT sudah memasang komitmen untuk itu.
Di atas segalanya, semua pertimbangan dukungan terhadap SALUT diyakini akan menjadi energi kuat untuk mendrive (mendorong) proses dan speed (percepatan) perjalanan perjuangan untuk perwujudan Provinsi Tapanuli. Tapanuli sebagai daerah yang dikenal sebagai peta kemiskinan harus segera diakhiri. Tidak mungkin cita-cita itu terwujud di tangan figur-figur yang tidak amanah dan tidak memiliki modalitas sosial dan modalitas politik untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Di pihak lain Pengurus DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia lainnya Huminsa Sitompul melukiskan keniscayaan SALUT dengan akselerasi perwujudan gagasan Provinsi Tapanuli. Untuk itu tidak hanya seruan moral dan publik opini yang akan diupayakan, DPP Persatuan Luat Pahae Indonesia akan melakukan door to door campaign untuk memastikan kemenangan pasangan bernomor urut 4 ini dalam satu putaran saja.
BERANI MENJAGOKAN BERANI MENURUNKAN
Pada bagian lain salah seorang pengurus lainnya Shohibul Anshor Siregar menjelaskan bahwa sikap organisasi yang mereka urus sudah final. Berani mengusung dan berani menurunkan. Dengan nilai plus dibanding pasangan lain kita ambil resiko menjagokan SALUT. Jika Tuhan menghendaki perjuangan ini, SALUT akan memimpin Tapanuli Utara 2009-2014. Kita akan mengawal pemerintahannya secara kritis.
Jika ternyata nanti dia lari dari komitmen, kita akan mensponsori social movement (gerakan perlawanan sosial yang luas) untuk menurunkannya, apa pun resiko di balik itu. Untuk itu kita beri limit 1 tahun sebagai rentang waktu untuk melihat apakah SALUT kelak setia pada komitmen. Dalam kurun satu tahun pemerintahan sudah cukup untuk menentukan sikap meneruskan dukungan atau melakukan perlawanan.
"Saya menganggap hal ini merupakan bagian dari kesadaran politik yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat bona pasogit", tambah Shohibul Anshor Siregar. Rion Aritonang